e-KTP Server di Negara Lain...!! Benarkah?


Berbicara BBM yang naik sudah banyak diperbincangkan dari jaman era Presiden yang dulu sampai sekarang Presiden Jokowi, tapi yang mengherankan itu buat aku adalah sebuah identitas warga negara Indonesia yang server berada di negara lain (*katanya di Negeri Belanda).

Banyak yang menjadi pertanyaan kenapa harus diluar negeri, apakah didalam negeri tidak aman?
Apakah orang-orang Indonesia tidak punya skill dibidang ini, atau apakah kita tidak punya teknologi?

Waaaw..aku sendiri sih awam tentang itu semua, namun yang membuat aku menggelitik itu bagaimana bisa sebuah data personal warga negara Indonesia berada di luar negeri?. Lihat contohnya di pada perbankan Indonesia : BCA,Mandri,BNI,BRI itu servernya dimana? dan tingkat keamanannya gimana?

Terus terang aku nggak bisa berkata-kata apalagi, apa sudah mau kiamat negeri Indonesia ku ini, sampai simpan datanya disana? oh mungkin Bapak Gamawan Fauzi tidak ada niatan menjual negeri ini? Semoga saja TIDAK. Aku sendiri miris setelah baca di Kompas, selengkapnya :

Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.

Mendagri Hentikan e-KTP karena Server Chip Ada di Negara Lain
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan menyetop pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Tjahjo khawatir karena server untuk chip di e-KTP berada di negara lain.

Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius. Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggungjawab. Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganut open system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut. Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki.

Tjahjo melakukan dua hal mengenai temuan tersebut. Persoalan dugaan korupsi, Tjahjo menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, persoalan sistem yang bobrok akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak. (Baca: Mendagri Stop e-KTP karena Dinilai Bobrok dan Perlu Banyak Perbaikan)

"Saya sudah minta ke Menko Polhukam, rapat terbatas dengan Polisi, Jaksa Agung, BIN, Bais. Ini menyangkut kerahasian negara. Kita akan gelar di rapat kabinet," ujar Tjahjo saat berbincang santai dengan wartawan Kompas Gramedia Grup di redaksi Kompas TV, Jumat (14/11/2014).
"Ini ibaratnya ada buah bagus, kita belah dulu. Ulat-ulatnya di dalam buah kita bersihkan dulu, baru bisa dimakan," lanjut Tjahjo.